Peristiwa tragis kembali terjadi di tengah masyarakat ketika seorang pria berinisial KD meninggal dunia setelah diduga menjadi korban aksi main hakim sendiri oleh sejumlah warga. Korban sebelumnya dituduh mencuri seekor ayam aduan milik warga di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Alih-alih diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, korban justru mengalami tindakan kekerasan secara bersama-sama hingga akhirnya meninggal dunia.
Kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi peristiwa dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Kasus ini tidak hanya menyoroti dugaan tindak pidana pencurian, tetapi juga mengangkat persoalan serius mengenai praktik eigenrichting atau main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di masyarakat.
Negara Hukum Tidak Membenarkan Main Hakim Sendiri
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman, terlebih sampai merampas nyawa seseorang.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang mengharuskan setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Analisis Hukum Berdasarkan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023)
Dugaan Pencurian Tetap Harus Diproses Sesuai Hukum
Apabila benar korban melakukan pencurian ayam, maka perbuatannya harus diproses berdasarkan ketentuan Pasal 476 KUHP Nasional mengenai tindak pidana pencurian. Pembuktian terhadap dugaan tersebut merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, bukan masyarakat.
Dalam perspektif hukum pidana, status seseorang sebagai terduga pelaku tindak pidana tidak menghilangkan hak-haknya sebagai subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Dugaan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian
Apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa massa melakukan kekerasan terhadap korban tanpa tujuan secara langsung untuk menghilangkan nyawanya, tetapi kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka para pelaku berpotensi dijerat Pasal 466 ayat (3) KUHP Nasional, yang mengatur bahwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Namun demikian, penerapan pasal tersebut sangat bergantung pada pembuktian mengenai bentuk kekerasan, hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban, serta hasil pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya.
Kemungkinan Penerapan Pasal Pembunuhan
Dalam hal penyidik menemukan adanya kesengajaan untuk merampas nyawa korban, maka para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 458 KUHP Nasional tentang pembunuhan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya unsur perencanaan sebelum tindakan dilakukan, maka penyidik juga dapat mempertimbangkan penerapan ketentuan mengenai pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional.
Penentuan pasal yang digunakan merupakan kewenangan penyidik berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.
Pertanggungjawaban Pidana Bersifat Individual
Meskipun tindakan kekerasan dilakukan oleh banyak orang, pertanggungjawaban pidana tetap bersifat individual. Setiap orang yang terbukti turut melakukan, membantu, menghasut, atau berperan dalam tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatannya.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengidentifikasi secara cermat siapa saja yang melakukan pemukulan, siapa yang menghasut, serta siapa yang memiliki peran dominan dalam menyebabkan kematian korban.
Perspektif Hak Asasi Manusia
Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dugaan seseorang melakukan tindak pidana tidak menghapus hak tersebut. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri bukan hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Fenomena vigilantisme atau penghukuman oleh masyarakat menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap mekanisme penegakan hukum. Padahal, sistem peradilan pidana telah menyediakan mekanisme yang sah untuk memproses setiap dugaan tindak pidana tanpa mengabaikan hak-hak para pihak.
Kasus tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada emosi atau kemarahan massa. Dugaan pencurian merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sedangkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa juga merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan KUHP Nasional, aparat penegak hukum perlu mengusut secara objektif dua peristiwa pidana yang berbeda, yaitu dugaan tindak pidana pencurian dan dugaan tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terulangnya praktik main hakim sendiri di tengah masyarakat.
