Jakarta – Asuransi pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan finansial yang memberikan kepastian bagi pemegang polis maupun keluarga yang ditinggalkan ketika risiko yang dipertanggungkan terjadi. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit persoalan muncul ketika pemegang polis atau ahli waris berupaya mencairkan manfaat asuransi, tetapi justru menghadapi proses yang berbelit-belit, penundaan pembayaran, hingga penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.
Padahal, pembayaran manfaat asuransi merupakan kewajiban perusahaan sepanjang risiko yang dipertanggungkan telah terjadi dan persyaratan klaim sesuai ketentuan polis telah terpenuhi.
Secara hukum, perlindungan terhadap pemegang polis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Bahkan, Pasal 31 UU Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
Selain itu, hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi juga tunduk pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Artinya, perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban pembayaran dengan alasan administratif yang tidak jelas atau terus-menerus meminta dokumen tambahan tanpa alasan yang relevan.
Persoalan menjadi semakin penting ketika tertanggung meninggal dunia. Dalam keadaan tersebut, penerima manfaat atau ahli waris dapat menghadapi kesulitan ketika mengurus pencairan manfaat asuransi. Padahal, dana tersebut sering kali sangat dibutuhkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah kehilangan anggota keluarga.
Perlu dipahami bahwa penerima manfaat yang tercantum dalam polis tidak selalu sama dengan ahli waris menurut hukum waris. Oleh karena itu, pihak yang berhak menerima manfaat harus ditentukan berdasarkan isi polis, penunjukan penerima manfaat, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila perusahaan asuransi menunda atau menolak pembayaran tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, pemegang polis atau pihak yang berhak dapat mengajukan pengaduan resmi kepada perusahaan, melaporkan permasalahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menempuh penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), maupun mengajukan gugatan perdata apabila terdapat dasar hukum yang cukup.
Dengan demikian, hak atas manfaat asuransi bukanlah bentuk belas kasihan perusahaan kepada nasabah, melainkan hak yang lahir dari hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan asuransi harus menjalankan kewajibannya secara profesional, transparan, dan beritikad baik. Jangan sampai masyarakat yang telah membayar premi selama bertahun-tahun justru harus berjuang panjang untuk memperoleh hak yang seharusnya diberikan ketika risiko yang dipertanggungkan benar-benar terjadi.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya produk yang ditawarkan, tetapi juga oleh kesediaan perusahaan memenuhi janji perlindungan kepada pemegang polis dan keluarga yang berhak menerima manfaatnya.